TribunKSN - Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, Brigjen Pol Daniel Tahi Monang mengakui sempat terjadi kendala dalam distribusi sejumlah bahan pokok ke wilayah Indonesia Timur selama masa pandemi virus corona (Covid-19).

Hal itu, kata dia, sempat membuat harga bahan pangan di wilayah tersebut menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia Barat dan Tengah.

"Saya katakan agak sedikit ke (bagian) Timur ada harga yang agak sedikit berbeda dengan wilayah Barat dan Tengah. (Harga) Ada sedikit lebih tinggi," kata Daniel, Rabu (13/5).

"Pengiriman dari beberapa jenis makanan ini mengalami sedikit gangguan," lanjut dia.

Meski demikian, Daniel tidak menyebutkan secara rinci mengenai jenis bahan makanan yang sempat mengalami kendala dalam pendistribusiannya ke wilayah Indonesia bagian Timur itu.

Menurut dia, hal tersebut seringkali terjadi lantar distributor kebutuhan pangan kesulitan dalam mengakses transportasi di tengah pandemi.

Padahal, kata dia, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana untuk memudahkan pendistribusian bahan pokok menuju daerah-daerah di bagian Timur, seperti Tol Laut.

Semestinya, sambung dia, fasilitas itu dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para pelaku usaha sehingga dapat mendistribusikan kebutuhan pokok secara lebih merata.

Namun demikian, ia memastika saat ini pendistribusian bahan kebutuhan pokok ke Indonesia bagian Timur telah berjalan dengan normal. Dia menjelaskan, bahwa telah dilakukan pemerataan stok kebutuhan di wilayah-wilayah tersebut sehingga dapat menekan kembali harga yang semua terlampau tinggi.

"Tapi so far so good sekarang sudah mulai merata, harga sudah mencapai dari apa yang diharapkan masyarakat gitu," kata dia.

"Ya kalaupun ada perbedaan, perbedaan dalam batas wajar," tambah dia lagi.

Dalam hal ini, Daniel menjelaskan bahwa pihak kepolisian bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran harga bahan makanan pokok di masyarakat sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang. Polisi, kata dia, dapat menindak oknum-oknum yang memanfaatkan situasi pandemi covid-19 untuk mengerek harga secara ugal-ugalan.

"Sampai dengan sekarang, data-data kami yang kami lakukan peneguran sudah banyak. Meskipun ada beberapa yang harus kami lakukan tindakan. Misalnya, panggilan ke kantor, beri police line, data kemarin sudah 17 kali kami lakukan penindakan secara hukum," pungkas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan sejumlah daerah di Indonesia mengalami defisit pasokan bahan pokok. Hal itu dia ungkapkan dalam Rapat Terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok di Istana Bogor, Selasa (28/4).

Jokowi menyebut defisit sudah terjadi pada pasokan beras, jagung, cabai, bawang merah, telor ayam, gula pasir dan bawang putih. Untuk beras, defisit pasokan sudah terjadi di 7 provinsi.

Untuk jagung, defisit terjadi di 11 provinsi, cabai besar 23 provinsi, bawang merah 1 provinsi, telor ayam di 22 provinsi, gula pasir 30 provinsi dan bawang putih di 31 provinsi.